Sejarah Singkat

Kelurahan Mentaos merupakan salah satu wilayah yang memiliki rekam jejak perkembangan dinamis di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Sebagai sebuah unit administrasi pemerintahan, usia Kelurahan Mentaos terbilang masih relatif muda. Sebelum berdiri mandiri seperti sekarang, wilayah Mentaos merupakan bagian integral dari wilayah cakupan Kelurahan Banjarbaru Utara.

Titik balik sejarah perkembangan wilayah ini terjadi pada tahun 2007. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, tuntutan perluasan jangkauan pelayanan publik, serta kebutuhan akan percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Banjarbaru memandang perlu melakukan penataan wilayah. Melalui momentum tersebut, diterbitkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 3 (tiga) Kelurahan di Kota Banjarbaru. Berdasarkan legalitas hukum inilah, Kelurahan Mentaos resmi terbentuk dan berdiri sendiri.

Kebijakan pemecahan wilayah ini pada dasarnya mengusung visi dan misi yang besar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan serta memeratakan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan arah pembangunan agar senada dengan gerak pertumbuhan ekonomi kota.

Pasca-pemekaran, Kelurahan Mentaos bertransformasi menjadi kawasan urban yang sangat strategis. Meski secara geografis memiliki luas wilayah yang tidak terlampau besar—yakni sekitar 196,1 Hektare—kelurahan yang terletak 5 km di sebelah utara pusat kota ini dipercaya menjadi lokasi berdirinya berbagai Gedung Pemerintahan penting. Hal ini secara otomatis menjadikan Kelurahan Mentaos sebagai urat nadi dan Pusat Kegiatan Pemerintahan Kota Banjarbaru.

Kini, dengan struktur administrasi yang kokoh yang terbagi ke dalam 6 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT), Kelurahan Mentaos terus melangkah maju. Didukung oleh basis populasi yang besar, fokus utama kelurahan saat ini adalah mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warganya agar dapat bersama-sama menggerakkan roda pembangunan daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.